Masa Depan Penerimaan Negara di Era Digital: Tantangan dan Peluang

Dunia terus bergerak maju, begitu pula dengan Indonesia. Perubahan yang paling terasa saat ini adalah kehadiran teknologi digital yang telah mengubah peta ekonomi dan sosial secara fundamental. Transaksi bisnis kini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui platform daring, dan masyarakat pun makin mudah mendapatkan penghasilan dari dunia digital. 

Namun, di tengah semua perubahan ini, muncul pertanyaan mendasar, “Apakah digitalisasi juga memengaruhi cara negara mendapatkan pendapatan untuk membiayai pembangunan?”.

Ilustrasi (Gambar: Freepik | rawpixel)

Penerimaan negara adalah darah bagi pembangunan. Tanpa pendapatan yang memadai, sulit bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, dan menjalankan program-program kesejahteraan. 

Mayoritas penerimaan negara Indonesia masih sangat bergantung pada pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan digital agar penerimaan negara tetap stabil dan bahkan meningkat. Era digital ini membawa tantangan sekaligus peluang besar dalam mengoptimalkan pendapatan negara.

Tantangan Penerimaan Negara di Era Digital

Digitalisasi memang menjanjikan banyak kemudahan, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan besar bagi penerimaan negara. 

Pergeseran pola ekonomi dari fisik ke digital membuka celah baru untuk praktik penghindaran dan penggelapan pajak. 

Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi, sebagai berikut:

1. Sifat Transaksi Digital yang Sulit Dilacak

Transaksi digital, terutama yang menggunakan mata uang kripto dan teknologi blockchain, seringkali bersifat anonim dan lintas batas. Hal ini menyulitkan otoritas pajak untuk melacak dan memverifikasi pendapatan. Penjualan barang dan jasa melalui platform e-commerce, media sosial, atau aplikasi seringkali tidak tercatat secara formal, sehingga sulit untuk memastikan apakah wajib pajak melaporkan pendapatannya secara benar. Ini berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan pajak yang signifikan.

2. Pergeseran Struktur Pekerjaan

Digitalisasi mendorong munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang bersifat fleksibel dan tidak terikat pada satu perusahaan. Munculnya para freelancer, content creator, dan influencer di media sosial menjadi fenomena umum. Seringkali, penghasilan mereka tidak berasal dari satu sumber tetap, sehingga pelaporannya menjadi lebih kompleks. Jika tidak ada sistem yang memadai, potensi pajak dari sektor ini bisa luput. Pemerintah harus menemukan cara untuk memastikan kepatuhan pajak dari para pekerja informal di era digital tanpa membebani mereka secara berlebihan.

3. Perpajakan Aset Tidak Berwujud dan Bisnis Daring

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memajaki aset tidak berwujud (intangible assets) seperti perangkat lunak, hak cipta digital, atau merek dagang yang digunakan dalam bisnis daring. Aturan perpajakan yang ada seringkali masih berfokus pada aset fisik dan transaksi konvensional. Pemerintah perlu menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan adil untuk mengenakan pajak pada aset-aset digital ini, termasuk pada keuntungan yang diperoleh dari bisnis daring.

Pemerintah Indonesia telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan aturan terkait pajak PPN dan PPh atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022. Aturan ini mewajibkan pelaku usaha luar negeri yang menjual produk digital di Indonesia untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Selain itu, PMK Nomor 60/PMK.03/2022 juga mengatur pajak atas transaksi aset kripto, yang menjadi terobosan penting dalam perpajakan di era digital.

Peluang untuk Meningkatkan Penerimaan Negara

Di balik tantangan, digitalisasi juga menawarkan peluang besar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, memperluas basis pajak, dan mengurangi praktik penggelapan.

1. Transformasi Administrasi Pajak Melalui Sistem Digital

Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan sistem inti perpajakan, atau Core Tax System, yang mengintegrasikan berbagai data wajib pajak. Sistem ini mampu mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar dan mendeteksi ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan data eksternal. Dengan sistem ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan mengurangi potensi kebocoran pajak.

2. Pemanfaatan Big Data dan Analisis Prediktif

Teknologi big data dan analisis prediktif dapat menjadi alat yang sangat ampuh dalam memerangi penghindaran pajak. Pemerintah dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti transaksi perbankan, data kartu kredit, laporan keuangan perusahaan, dan informasi dari media sosial, untuk membangun profil risiko wajib pajak. Dengan menganalisis pola-pola ini, otoritas pajak dapat mengidentifikasi potensi penghindaran dan melakukan audit yang lebih terarah. Misalnya, analisis data dapat membantu mencocokkan gaya hidup seseorang dengan pendapatan yang dilaporkan. Jika ada ketidakcocokan yang mencolok, hal ini dapat menjadi sinyal untuk penyelidikan lebih lanjut.

3. Inovasi Layanan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan

Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan pengalaman wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan sukarela. DJP dapat mengembangkan aplikasi seluler yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan mudah, membayar pajak secara online, dan mengakses informasi perpajakan kapan saja. Layanan yang lebih efisien dan transparan akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

4. Perluasan Basis Pajak dan Sumber Pendapatan Non-Pajak

Digitalisasi membuka peluang untuk menjaring wajib pajak baru dari sektor ekonomi digital yang sebelumnya belum terjangkau. Selain itu, pemerintah juga dapat mengeksplorasi sumber pendapatan non-pajak dari ekonomi digital, seperti biaya lisensi untuk platform digital, pendapatan dari penggunaan data publik, atau pajak atas layanan digital yang spesifik. Meskipun demikian, pajak tetap menjadi sumber utama penerimaan, dan mengoptimalkan sistem perpajakan digital adalah kunci.

Penutup

Masa depan penerimaan negara Indonesia di era digital adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan peluang. Digitalisasi ekonomi telah mengubah cara uang beredar, dan pemerintah harus beradaptasi dengan cepat untuk memastikan bahwa pendapatan negara tetap stabil dan berkelanjutan. Tantangan seperti sulitnya melacak transaksi digital, pergeseran struktur pekerjaan, dan perpajakan aset tidak berwujud harus diatasi dengan kebijakan yang responsif dan regulasi yang jelas.

Namun, peluang yang ditawarkan oleh teknologi juga tidak bisa diabaikan. Pemanfaatan Core Tax System, analisis big data, dan inovasi layanan digital dapat merevolusi administrasi pajak, meningkatkan efisiensi, dan memperluas basis pajak. Dengan strategi yang tepat, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan.

Pada akhirnya, kunci keberhasilan terletak pada sinergi antara kebijakan yang adaptif dan pemanfaatan teknologi yang cerdas. Indonesia harus terus berinovasi untuk memastikan bahwa era digital ini menjadi mesin pendorong pembangunan, bukan penghambat.

Referensi

1. Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. OECD Publishing.
4. PBB. (2018). Taxation of the Digital Economy: A New Challenge for Global Tax Policy. PBB.
5. World Bank. (2019). Digital Government and Public Sector Transformation: A Toolkit for Tax Administration. World Bank.

Share